MATERI ELEMEN UUD 1945 FASE F (XI-XII)
6.2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Menganalisis dinamika pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945; menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi; menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut sebagai upaya perlindungan hukum; menganalisis makna kesatuan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengertian dan Fungsi UUD 1945
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia.
- Sejarah Perumusan dan Pemberlakuan UUD 1945
Disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan mengalami beberapa periode perubahan.
- Perubahan (Amandemen) UUD 1945
UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali (1999-2000-2001-2002) untuk menyesuaikan dengan dinamika demokrasi.
- Latar Belakang Amandemen UUD 1945
Tuntutan reformasi, pembatasan kekuasaan, dan penegasan hak asasi manusia.
- Prinsip-Prinsip Dasar dalam UUD 1945 Pasca-Amandemen
Pembagian kekuasaan, HAM, supremasi hukum, dan sistem pemerintahan presidensial.
- Hubungan UUD 1945 dengan Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara, menjadi landasan filosofis dari norma-norma dalam UUD 1945.
- UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi
Seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan UUD 1945.
- Peran Mahkamah Konstitusi (MK)
MK sebagai lembaga penjaga konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- Contoh Dinamika Pemberlakuan UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan
Misalnya: pemilihan presiden secara langsung, peran DPD, penguatan fungsi DPR.
- Sikap Demokratis Berdasarkan UUD 1945
Menjunjung hak warga negara, menjamin kebebasan berpendapat, dan mendorong partisipasi aktif.
- Era Keterbukaan Informasi dan Tantangannya
Dampak positif dan negatif era digital terhadap demokrasi dan perlindungan data pribadi.
- Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945
Diatur dalam Pasal 27–34, mencakup hak hidup, pendidikan, keamanan, dan kewajiban membela negara.
- Pelanggaran Hak Warga Negara
Contoh: diskriminasi, pelarangan berpendapat, kekerasan aparat, dan pelanggaran HAM.
- Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Contoh: tidak membayar pajak, tidak menghormati hukum, atau tidak mengikuti pendidikan dasar.
- Analisis Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban
Studi kasus: pelarangan kebebasan beragama, penggusuran paksa, penyalahgunaan jabatan.
- Perlindungan Hukum bagi Warga Negara
Melalui lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, dan jalur peradilan.
- Solusi Terhadap Kasus Pelanggaran Hak/Kewajiban
Pendidikan hukum, advokasi masyarakat, penguatan penegakan hukum.
- Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Demokratis
Pentingnya taat hukum, menjunjung persamaan di depan hukum, dan peran aktif warga.
- UUD 1945 dan Penegakan Demokrasi
UUD 1945 menjamin sistem demokrasi yang sehat melalui pemilu, partai politik, dan lembaga negara.
- Kesatuan Pancasila dan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
Pancasila memberi jiwa, UUD 1945 memberi bentuk hukum—keduanya menyatu dalam membangun Indonesia.
SMAN 2 PULAU RIMAU - ALPA SEFTIANO, S. Pd,. Gr
Belum ada Komentar untuk "MATERI ELEMEN UUD 1945 FASE F (XI-XII)"
Posting Komentar