MATERI ELEMEN UUD 1945 FASE F (XI-XII)

 

6.2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menganalisis dinamika pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945; menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi; menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut sebagai upaya perlindungan hukum; menganalisis makna kesatuan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pengertian dan Fungsi UUD 1945

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

2. Sejarah Perumusan dan Pemberlakuan UUD 1945

Disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan mengalami beberapa periode perubahan.

3. Perubahan (Amandemen) UUD 1945

UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali (1999-200-2001-2002) untuk menyesuaikan dengan dinamika demokrasi.

4. Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Tuntutan reformasi, pembatasan kekuasaan, dan penegasan hak asasi manusia.

5. Prinsip-Prinsip Dasar dalam UUD 1945 Pasca-Amandemen

Pembagian kekuasaan, HAM, supremasi hukum, dan sistem pemerintahan presidensial.

6. Hubungan UUD 1945 dengan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara, menjadi landasan filosofis dari norma-norma dalam UUD 1945.

7. UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi

Seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan UUD 1945.

8. Peran Mahkamah Konstitusi (MK)

MK sebagai lembaga penjaga konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

9. Contoh Dinamika Pemberlakuan UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan

Misalnya: pemilihan presiden secara langsung, peran DPD, penguatan fungsi DPR.

10. Sikap Demokratis Berdasarkan UUD 1945

Menjunjung hak warga negara, menjamin kebebasan berpendapat, dan mendorong partisipasi aktif.

11. Era Keterbukaan Informasi dan Tantangannya

Dampak positif dan negatif era digital terhadap demokrasi dan perlindungan data pribadi.

12. Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945

Diatur dalam Pasal 27–34, mencakup hak hidup, pendidikan, keamanan, dan kewajiban membela negara.

13. Pelanggaran Hak Warga Negara

Contoh: diskriminasi, pelarangan berpendapat, kekerasan aparat, dan pelanggaran HAM.

14. Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Contoh: tidak membayar pajak, tidak menghormati hukum, atau tidak mengikuti pendidikan dasar.

15. Analisis Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Studi kasus: pelarangan kebebasan beragama, penggusuran paksa, penyalahgunaan jabatan.

16. Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Melalui lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, dan jalur peradilan.

17. Solusi Terhadap Kasus Pelanggaran Hak/Kewajiban

Pendidikan hukum, advokasi masyarakat, penguatan penegakan hukum.

18. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Demokratis

Pentingnya taat hukum, menjunjung persamaan di depan hukum, dan peran aktif warga.

19. UUD 1945 dan Penegakan Demokrasi

UUD 1945 menjamin sistem demokrasi yang sehat melalui pemilu, partai politik, dan lembaga negara.

20. Kesatuan Pancasila dan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

Pancasila memberi jiwa, UUD 1945 memberi bentuk hukum—keduanya menyatu dalam membangun Indonesia.

SMAN 2 PULAU RIMAU - ALPA SEFTIANO, S. Pd,. Gr

Bagikan Artikel ini