MATERI ELEMEN NKRI FASE F (XI-XII)

 

6.4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mendemonstrasikan praktik demokrasi berlandaskan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menganalisis dan merumuskan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia; menganalisis sistem pemerintahan Indonesia, dan peran lembaga-lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

1. Pengertian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Bentuk negara Indonesia yang bercirikan kesatuan wilayah, pemerintahan pusat yang kuat, dan integrasi nasional.

2. Prinsip Dasar NKRI

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman.

3. Makna dan Ciri Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang berdasarkan nilai musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. Praktik Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari

Contoh: ikut pemilu, musyawarah keluarga/sekolah, menghargai pendapat orang lain, dan berpartisipasi aktif di masyarakat.

5. Pentingnya Partisipasi Warga Negara dalam Demokrasi

Partisipasi aktif mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara dan bentuk bela negara secara non-militer.

6. Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat, berbeda dari sistem parlementer.

7. Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Indonesia

Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan seimbang dan saling mengawasi (checks and balances).

8. Lembaga Eksekutif dan Perannya

Presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemerintahan, dibantu kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya.

9. Lembaga Legislatif dan Perannya

DPR dan DPD berfungsi membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyerap aspirasi rakyat.

10. Lembaga Yudikatif dan Perannya

Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) menjamin tegaknya keadilan dan konstitusi.

11. Peran Lembaga Negara di Bidang Politik

KPU menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi pemilu, dan parpol sebagai sarana partisipasi politik rakyat.

12. Peran Lembaga Negara di Bidang Ekonomi

Pemerintah mengatur kebijakan fiskal, BPK mengawasi keuangan negara, dan lembaga lain mendukung kesejahteraan ekonomi rakyat.

13. Peran Lembaga Negara di Bidang Sosial dan Budaya

Kemendikbudristek, lembaga adat, dan tokoh masyarakat menjaga budaya, pendidikan, serta penguatan karakter bangsa.

14. Peran Lembaga Negara di Bidang Pertahanan dan Keamanan

TNI menjaga kedaulatan negara, Polri menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri, serta BIN sebagai intelijen negara.

15. Pengertian Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG)

ATHG adalah segala bentuk kondisi yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan NKRI

16. Solusi Menghadapi ATHG

Pendidikan karakter, penguatan ideologi Pancasila, penegakan hukum, peran aktif masyarakat, dan literasi digital.

17. Jenis Ancaman terhadap NKRI

Ancaman militer (invasi, terorisme) dan non-militer (radikalisme, narkoba, hoaks, cybercrime, dan bencana alam).

18. Tantangan dan Hambatan dalam Pembangunan Nasional

Ketimpangan sosial, korupsi, disinformasi, dan keterbatasan infrastruktur serta kualitas SDM.

19. Pengertian Bela Negara dan Landasannya

Upaya seluruh warga negara untuk mempertahankan kedaulatan NKRI yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 UUD 1945.

20. Wujud Bela Negara dalam Kehidupan Sehari-Hari

Disiplin belajar, cinta tanah air, menjunjung hukum, aktif dalam kegiatan sosial, dan menjaga ketertiban umum.

SMAN 2 PULAU RIMAU - ALPA SEFTIANO, S. Pd. Gr

Bagikan Artikel ini