UH 2 PPKn KELAS XII MIPA-IPS
UH 2 PPKn
KELAS XII MIPA-IPS
KERJAKAN SOAL DENGAN LENGKAP DAN BENAR DI BUKU TULIS
1.
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai
perlindungan hukum apabila mengandung unsur unsur sebagai berikut, kecuali…
A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
B. Jaminan kepastian hukum.
C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
E.
Hukum tertulis yang
jelas mengikat dan serta multi tafsir
2. Perhatikan pernyatan dibawah ini:
1. Mendatangkan tatanan (keteraturan) dan kedamaian dalam masyarakat.
2. Mewujudkan ketidakadilan
3. mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang
4. mencapai kemakmuran dan kebahagiaan sebagian masyarakat saja
5. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia.
Pernyataan di atas
yang termasuk ke dalam tujuan hukum adalah…
A.
1,2, dan 4
B.
1,3,4, dan
C.
1,2,3, dan 5
D.
1,3, dan 4
E.
1, 3, dan 5
3. Hukum tidak tertulis Yaitu hukum yang masih berlaku dan diyakini oleh
masyarakat serta ditaati sebagaimana suatu peraturan perundang-undangan
meskipun hukum ini tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Yang termaksud kedalam hukum tidak tertulis adalah...
A. UUD 1945
B. UU/PERPUU
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Daerah
E. Hukum Adat
4. Sumber dari segala sumber hukum di indonesia adalah
A. Undang-undang
B. Kebiasaan
C. Keputusan-keputusan hakim
D. Pancasila
E. Traktat
5. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi
harus berpedoman pada asas sebagai berikut:
1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Kepentingan umum
5. Proporsionalitas
Yang dimaksud dalam asas Kepastian hukum
adalah…
A. Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberatasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.
B. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundag-undangan
yang berlaku.
C. Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
dan selektif.
D. Mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan
kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.
E. Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang
Komisi Pemberantasan Korupsi.
6.
Berikut
kasus yang paling tepat dalam Pelanggaran Hukum Skala Nasional NKRI adalah…
A.
Adanya
korupsi di luar negeri
B.
Sengketa
pemilu dalam pemilihan Presiden RI
C.
Bentrok
antar suku dalam sengketa lahan
D.
Pelanggaran
hukum adat masyarakat Pangkalan Balai
E. Mentaati perda di kabupaten Banyuasin
7. Bentuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk pengajar atau
pendidik adalah…
A. UU
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
B. UU
No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
C. UU
No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
D. UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
E. UU
No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8. Perhatikan beberapa jenis hukuman di bawah ini:
1. Hukuman
mati;
2. Pencabutan
hak-hak tertentu;
3. Perampasan
(penyitaan) barang-barang tertentu;
4. Pengumuman
keputusan hakim.
5. Hukuman
penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu
Yang termaksud kedalam hukuman pokok adalah…
A. 1 dan 5
B. 2 dan 4
C. 2 dan 5
D. 1 dan 4
E. 3 saja
9. Ciri yang taat hukum di lingkungan sekolah adalah…
A. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah,
ibu, kakak, adik dan sebagainya
B.
Mencontek ketika sedang ulangan
C.
Ikut serta dalam
kegiatan kerja bakti
D. Memakai pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan
E. Rusuh dikelas
10. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "Negara Indonesia
adalah negara hukum". Pasal tersebut memiliki makna yang berarti bahwa
segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara
didasarkan atas hukum yang berlaku.
Berikut pernyataan yang paling sesuai dengan cerminan
pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dalam masyarakat adalah…
A.
Tidak melakukan perundungan
di kelas
B.
Tidak Mencontek ketika
sedang ulangan
C.
Ikut serta dalam
kegiatan kerja bakti sesuai himbawan pak Kades
D. Memakai pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan
E. Tidak mencontek ketika sedang ulangan
Belum ada Komentar untuk " UH 2 PPKn KELAS XII MIPA-IPS"
Posting Komentar